Said Didu-Bambang Widjojanto Sependapat Pemilu 2019 Tidak Jurdil
Jakarta - Said Didu bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) membuat Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi. Gerakan tersebut dibuat karena mereka menganggap Pemilu 2019 tidak jujur dan adil.
Said Didu menyebut pelanggaran dalam Pemilu 2019 bersifat terstruktur dan sistematis. Baginya, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan dengan baik.
"Pemilu 2019 kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan perhitungan suara. Presiden yang harusnya tanggung jawab, diam seribu bahasa sejak dari awal," kata Said Didu dalam diskusi di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4/2019).
Said Didu menyinggung soal dugaan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid. Laporan tersebut telah disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kenapa sudah terstruktur, mulai dari perencanaan, DPT tidak selesaikan 17 juta lebih. Sampai terlibat secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat, dan RW, RT secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua, wasit tidak mau semprit peluit," ucap Said Didu, yang merupakan anggota dari BPN Prabowo-Sandiaga.
Bambang Widjojanto (BW) sependapat dengan Said Didu. Dia sebut Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber, jurdil).
"Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil, dasar pemilu tidak terpenuhi maka untuk apa pemilu. Maka untuk kami kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip luber, jurdil tidak terpenuhi," ucap BW di lokasi yang sama.
(aik/zak)
Said Didu menyebut pelanggaran dalam Pemilu 2019 bersifat terstruktur dan sistematis. Baginya, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan dengan baik.
"Pemilu 2019 kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan perhitungan suara. Presiden yang harusnya tanggung jawab, diam seribu bahasa sejak dari awal," kata Said Didu dalam diskusi di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4/2019).
Said Didu menyinggung soal dugaan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tidak valid. Laporan tersebut telah disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kenapa sudah terstruktur, mulai dari perencanaan, DPT tidak selesaikan 17 juta lebih. Sampai terlibat secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat, dan RW, RT secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua, wasit tidak mau semprit peluit," ucap Said Didu, yang merupakan anggota dari BPN Prabowo-Sandiaga.
Bambang Widjojanto (BW) sependapat dengan Said Didu. Dia sebut Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber, jurdil).
"Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil, dasar pemilu tidak terpenuhi maka untuk apa pemilu. Maka untuk kami kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip luber, jurdil tidak terpenuhi," ucap BW di lokasi yang sama.
(aik/zak)
