Bos KPU Diperiksa Polisi, Komisi III DPR Desak Jokowi Turun Tangan
Ancaman pidana terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemiliha Umum (KPU) bukan sekadar melahirkan kegaduhan di ruang publik. Namun dinilai bisa membuka ruang ketidakpastian hukum dalam pergantian kepemimpinan nasional bulan Oktober mendatang.
Karena itu, Komisi Hukum DPR mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan terkait persoalan hukum yang menjerat Ketua komisioner KPU Arief Budiman dan wakilnya.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai, persoalan pidana yang ‘mengancam’ komisioner KPU di Polda Metro Jaya tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, sengkarut persoalan itu harus segera diselesaikan, karena berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, hingga proses pergantian kepemimpinan nasional bulan Oktober nanti.
“Proses hukum terhadap komisioner KPU harus diantisipasi. Ini masalah serius. Peningkatan status terhadap komisiner KPU taK sekadar menggagu jalannya tahapan pemilu, tapi kredibilitas penyelenggaran dan hasil pemilu,” ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, kemarin
Sebelumnya, KPU dilaporkan tim kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1), dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah undang-undang, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atas laporan itu, komisioner KPU disangkakan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1).
Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/1). Keduanya diperiksa selama 7 jam, dicecar sebanyak 20 pertanyaan terkait alasan bagaimana KPU mengambil keputusan tidak memasukkan OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.
Melanjutkan keterangannya, Nasir mengatakan, persoalan hukum antara KPU dengan Polda Metro Jaya bukan sekadar masalah pidana, ketidakpatuhan KPU pada putusan peradilan. Menurutnya, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini harus dihentikan agar pelantikan Presiden terpilih oleh MPR bulan Oktober nanti tak menuai persoalan hukum.
“PTUN telah mencabut DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kekosongan hukum ini harus diselesaikan. Jangan sampai, jalannya pelantikan Presiden oleh MPR dipermasalahkan, karena anggota DPD terpilih tak memiliki dasar hukum,” tegas politisi PKS ini.
Karenanya, Nasir meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, sengketa yang terjadi saat ini telah berubah menjadi polemik antar lembaga negara dan peradilan, bukan sekadar hilangnya hak politik OSO dalam Pemilu DPD 2019.
“Harus ada jalan keluar. Presiden harus mengundang MA, MK, KPU, Bawaslu dan kepolisian, duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebelum api ini besar, harus segera dipamdamkan. Bila perlu, Presiden mengeluarkan Perppu agar tidak terjadi kekosongan hukum,” jelas dia.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, upaya penegaakkan hukum yang dilakukan kepolisian harus dihormati semua pihak. Menurutnya, pemanggilan sejumlah komisioner KPU oleh Polda Metro Jaya bukan kriminalisasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Polisi bekerja sesuai aturan hukum. Semua pihak harus arif dalam melihat persoalan ini, memisahkan upaya penegakan hukum dengan persoalan politik. Jangan menyebut penegakan hukum sebagai kriminalisa” tegas Masinton.
SUMBER
Karena itu, Komisi Hukum DPR mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan terkait persoalan hukum yang menjerat Ketua komisioner KPU Arief Budiman dan wakilnya.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai, persoalan pidana yang ‘mengancam’ komisioner KPU di Polda Metro Jaya tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, sengkarut persoalan itu harus segera diselesaikan, karena berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, hingga proses pergantian kepemimpinan nasional bulan Oktober nanti.
“Proses hukum terhadap komisioner KPU harus diantisipasi. Ini masalah serius. Peningkatan status terhadap komisiner KPU taK sekadar menggagu jalannya tahapan pemilu, tapi kredibilitas penyelenggaran dan hasil pemilu,” ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, kemarin
Sebelumnya, KPU dilaporkan tim kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1), dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah undang-undang, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atas laporan itu, komisioner KPU disangkakan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1).
Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/1). Keduanya diperiksa selama 7 jam, dicecar sebanyak 20 pertanyaan terkait alasan bagaimana KPU mengambil keputusan tidak memasukkan OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.
Melanjutkan keterangannya, Nasir mengatakan, persoalan hukum antara KPU dengan Polda Metro Jaya bukan sekadar masalah pidana, ketidakpatuhan KPU pada putusan peradilan. Menurutnya, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini harus dihentikan agar pelantikan Presiden terpilih oleh MPR bulan Oktober nanti tak menuai persoalan hukum.
“PTUN telah mencabut DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kekosongan hukum ini harus diselesaikan. Jangan sampai, jalannya pelantikan Presiden oleh MPR dipermasalahkan, karena anggota DPD terpilih tak memiliki dasar hukum,” tegas politisi PKS ini.
Karenanya, Nasir meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, sengketa yang terjadi saat ini telah berubah menjadi polemik antar lembaga negara dan peradilan, bukan sekadar hilangnya hak politik OSO dalam Pemilu DPD 2019.
“Harus ada jalan keluar. Presiden harus mengundang MA, MK, KPU, Bawaslu dan kepolisian, duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebelum api ini besar, harus segera dipamdamkan. Bila perlu, Presiden mengeluarkan Perppu agar tidak terjadi kekosongan hukum,” jelas dia.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, upaya penegaakkan hukum yang dilakukan kepolisian harus dihormati semua pihak. Menurutnya, pemanggilan sejumlah komisioner KPU oleh Polda Metro Jaya bukan kriminalisasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Polisi bekerja sesuai aturan hukum. Semua pihak harus arif dalam melihat persoalan ini, memisahkan upaya penegakan hukum dengan persoalan politik. Jangan menyebut penegakan hukum sebagai kriminalisa” tegas Masinton.
SUMBER
